Memperkuat Ekosistem Halal Kampus, APU Menjajaki Kemitraan dengan BPJPH Jawa Tengah dan DIY

SEMARANG — Agung Putra University (APU) terus memperluas jejaring kemitraannya, tidak hanya dengan perguruan tinggi di luar negeri, tetapi juga dengan lembaga pemerintah yang relevan dengan pengembangan akademik dan kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah terbarunya adalah kunjungan ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu, 18 November 2026.

APU diwakili oleh Wakil Rektor III Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP, CHRP; Direktur Collaboration & Global Engagement Muhammad Faris, M.T.M.; serta dosen Program Studi Manajemen Dr. Ir. Agus F. Abdillah, MBA, ERMAP. Delegasi diterima oleh Ika Efrilia, S.E., M.M., Kepala BPJPH Wilayah Jawa Tengah & DIY.

Dalam pertemuan tersebut, Ika Efrilia menjelaskan peran BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. BPJPH merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kerangka kelembagaan BPJPH saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, sedangkan BPJPH menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kewenangannya mencakup penetapan kebijakan dan standar jaminan produk halal, penerbitan sertifikat dan label halal, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi auditor halal, serta pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan.

Menurut Ika, kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan terbesar.

“Masih banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya halal, baik dari sisi bahan maupun prosesnya.”

Ia juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, BPJPH bekerja sama dengan LPH, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia, Komite Fatwa Produk Halal, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.

Menjajaki Peran Perguruan Tinggi dalam Ekosistem Halal

Setelah pemaparan, pembahasan berlanjut pada potensi kerja sama antara APU dan BPJPH Jawa Tengah & DIY. Kedua pihak mendiskusikan kemungkinan APU mengambil peran langsung dalam ekosistem jaminan produk halal melalui beberapa bentuk kerja sama:

  • Mendirikan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk membantu pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperoleh sertifikasi halal
  • Mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memeriksa dan menguji kehalalan produk
  • Mendirikan pusat halal di kampus sebagai pusat edukasi, pendampingan, dan kajian halal

Ika Efrilia menyambut baik berbagai kemungkinan yang dibahas.

“Kami sepenuhnya mendukung kerja sama dengan perguruan tinggi karena kami menyadari bahwa BPJPH tidak dapat bergerak maju sendirian.”

Dr. Mohammad Annas mengatakan bahwa APU siap membawa pembahasan tersebut ke tahap selanjutnya.

“Pertemuan hari ini memberikan gambaran yang jelas kepada kami mengenai peran BPJPH dan peluang yang dapat kami tindak lanjuti.”

Melalui langkah ini, APU berharap dapat berkontribusi terhadap tujuan Indonesia menjadi produsen produk halal terkemuka di dunia sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha di Jawa Tengah.